Kedaulatan Anggaran Sekolah Daerah Terpencil: Haruskah sekolah di wilayah 3T diberikan hak penuh mengelola dana BOS tanpa aturan juknis pusat yang kaku?

Isu mengenai Kedaulatan Anggaran Sekolah Daerah Terpencil (3T) menguak realitas pahit mengenai diskoneksi kebijakan antara Jakarta dan daerah pinggiran. Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dirancang secara kaku di pusat sering kali menggunakan kacamata sekolah perkotaan, sehingga gagal menjawab kebutuhan darurat, geografis, dan kultural sekolah di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.

Mendesak adanya asimetri regulasi atau otonomi khusus pengelolaan dana BOS bagi wilayah 3T bukan lagi sekadar urusan administratif, melainkan langkah penyelamatan darurat untuk menjamin hak belajar anak-anak di perbatasan.

Berikut adalah analisis strategis mengapa Juknis BOS pusat yang kaku harus dilonggarkan demi kedaulatan anggaran sekolah 3T:

---

1. Kegagalan Juknis Kaku: Antara Aturan “Diatas Kertas” dan Realitas Lapangan

Juknis BOS yang seragam secara nasional sering kali mengunci alokasi anggaran pada persentase tertentu (misalnya batas maksimal persentase untuk honorer atau larangan membeli barang tertentu). Di wilayah 3T, aturan ini menjadi bumerang:

• Krisis Guru PNS vs. Beban Guru Honorer: Banyak sekolah 3T yang hanya memiliki 1 orang PNS (Kepala Sekolah), sementara seluruh staf pengajarnya adalah guru honorer atau pemuda lokal. Juknis pusat yang membatasi pengeluaran untuk gaji honorer memaksa sekolah melakukan manipulasi laporan keuangan atau membiarkan guru mereka dibayar Rp200.000 per bulan.

• Logistik Jauh Lebih Mahal dari Harga Barang: Juknis sering kali mematok standar harga barang (harga eceran tertinggi) berdasarkan indeks perkotaan. Ketika sekolah 3T harus membeli semen atau genset, biaya transportasi air/udara untuk membawa barang tersebut ke pulau terluar sering kali jauh lebih mahal daripada harga barangnya sendiri. Biaya angkut ini sering kali tidak diakomodasi oleh Juknis kaku.

2. Mengapa Wilayah 3T Membutuhkan Kedaulatan Anggaran?

Memberikan hak penuh (dengan sistem akuntabilitas berbasis hasil) kepada kepala sekolah dan komite di wilayah 3T akan menghidupkan fleksibilitas yang menyelamatkan sekolah:

1. Prioritas Berbasis Kebutuhan Riil: Di kota besar, dana BOS mungkin digunakan untuk langganan internet kecepatan tinggi atau pendingin ruangan. Di 3T, kebutuhan darurat bisa berupa perbaikan perahu sekolah untuk menjemput siswa seberang pulau, pembelian bahan bakar bensin genset agar sekolah bisa menyala saat ujian, atau penyediaan makanan bergizi gratis agar anak-anak mau datang ke sekolah.

2. Respons Cepat Terhadap Bencana Kebencanaan: Sekolah di daerah terpencil sangat rentan terhadap disrupsi cuaca ekstrem atau kerusakan bangunan akibat abrasi/longsor. Kedaulatan anggaran memungkinkan sekolah langsung mengalihkan dana untuk perbaikan darurat tanpa harus menunggu proses revisi anggaran berbulan-bulan ke tingkat provinsi atau pusat.

---

Perbandingan Tata Kelola: Juknis Kaku Pusat vs Kedaulatan Anggaran 3T

---

3. Menepis Kekhawatiran: Bagaimana Mengatasi Risiko Korupsi?

Penolak desentralisasi anggaran biasanya melempar argumen bahwa membebaskan pengelolaan dana BOS di daerah terpencil rawan memicu penyelewengan dan korupsi karena lemahnya pengawasan. Kritik ini valid, namun solusinya bukan dengan cara mengunci anggaran, melainkan mengubah sistem pengawasannya:

• Pengawasan Berbasis Komunitas (Kearifan Lokal): Alih-alih mengandalkan audit dokumen digital yang kaku (yang sering kali sulit diakses karena kendala sinyal internet di 3T), pengawasan harus melibatkan Komite Sekolah, Tokoh Adat, dan Kepala Desa setempat. Transparansi dilakukan dengan menempelkan baliho besar rincian penggunaan dana di balai desa.

• Audit Berbasis Output (Kemanfaatan): Inspektorat daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh mengecek apakah nota belanja sesuai dengan format Jakarta, melainkan datang langsung memastikan: “Apakah mejanya ada? Apakah kapalnya jalan? Apakah gurunya masuk dan dibayar layak?”

4. Langkah Advokasi: Mendesak “Juknis BOS Khusus 3T”

PGRI harus berada di garda terdepan untuk menyuarakan bahwa keseragaman aturan adalah ketidakadilan yang nyata. Langkah kebijakan yang harus didorong meliputi:

• Penerbitan Keputusan Menteri Khusus: Mendesak Kemendikbudristek untuk mengeluarkan Juknis BOS khusus bagi sekolah yang masuk dalam daftar wilayah tertinggal berdasarkan data Kementerian PDT, yang memberikan diskresi penggunaan dana hingga 80% untuk kebutuhan operasional lokal yang dianggap darurat oleh Komite Sekolah.

• Dana BOS Afirmasi Berbasis Indeks Geografis: Nominal dana BOS per siswa di wilayah 3T tidak boleh disamakan dengan wilayah kota. Sekolah di pedalaman Papua atau pulau terluar Maluku harus menerima nominal 3 hingga 5 kali lipat lebih besar per siswa untuk mengompensasi tingginya inflasi geografis.

---

Kesimpulan

Memberikan kedaulatan anggaran kepada sekolah-sekolah di daerah terpencil adalah manifestasi nyata dari sila kelima Pancasila. Juknis pusat yang kaku terbukti telah memenjarakan kreativitas dan keberanian para kepala sekolah di pedalaman; mereka sering kali dihadapkan pada pilihan sulit: melanggar aturan demi menyelamatkan sekolah, atau membiarkan sekolah hancur demi mematuhi kertas aturan pusat.

Sudah saatnya Jakarta memberikan kepercayaan penuh kepada para ujung tombak pendidikan di perbatasan untuk mengelola rumah tangga mereka sendiri.

Menurut Anda, jika otonomi penuh dana BOS ini diberikan kepada wilayah 3T, instrumen akuntabilitas non-digital seperti apa yang paling efektif untuk mencegah potensi nepotisme di tingkat internal sekolah tanpa membebani guru dengan urusan laporan kertas yang menumpuk?